tambak udang

MASALAH TAMBAK UDANG CV MINA INDO AKUSARA GRUP, DISOROT PEJABAT

sepaham — Sun, 18 Sep 2022 06:06:22 +0000

MASALAH TAMBAK UDANG CV MINA INDO AKUSARA GRUP, DISOROT PEJABAT

sepaham Sun, 09/18/2022 - 08:06

MASALAH TAMBAK UDANG CV MINA INDO AKUSARA GRUP, DISOROT PEJABAT

Kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Kantor Staff Presiden (KSP) mengaku telah melakukan penyederhanaan izin usaha tambak udang bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kini hanya terdapat 3 syarat wajib saya untuk mendapatkan izin tersebut dari sebelumnya sebanyak 21 syarat. Dikutib dari sumber berita https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1552650/pemerintah-sederhanakan-izin-usaha-tambak-udang.

"Kemudian kami coba dengan kemenko marves merapikan perizinan untuk tambak udang, satu-satu gitu ya. dari 21 izin, kita mau rapikan jadi 3 ya," papar Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden Bidang Maritim, Alan Koropitan dalam Forum Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 yang disiarkan secara online di YouTube resminya, Senin (25/7/2022).

Alan merinci, 3 syarat ini meliputi, persyaratan dasar seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan (KKPR) darat dan laut, persetujuan lingkungan hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) bagi pelaku usaha yang ingin membangun gedung, semisal gedung pakan dan mess karyawan.

Kemudian perizinan berusaha bebasis resiko dengan kewajiban, Nomor Induk Berusaha (NIB dan Sertifikat Standar Telah Terverivikasi.

Lalu yang terakhir, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), dengan syarat BPJS Ketenakerjaan, BPJS Kesehatan serta wajib lapor Ketenagakerjaan bagi perusahaan.

Saat ditanya awak media melalui pesan Chat WA (17/09/22) terkait polimik CV Mina Indo Akusara Grup bergerak di Bidang Tambak Udang di Desa Sukabanjar Kecamatan tetap Kabupaten Kaur yang sudah melakukan tahap Konstruksi penggalian Kolam, pembangunan gedung (mis karyawan) dan jalan, padahal izin PERTEK Tanah yang dikeluarkan Kantor BPN Kaur, belum ada. Dan, izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Dinas PTSP Kabupaten Kaur bedasarkan Surat Rekomenasi dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Kaur atau yang lebih dikenal melalui aplikasi SIMBG, Ketua BALEG DPRD Kabupaten Kaur, Firjan Eka Budi memberikan tanggapan “boleh-boleh saja”.

“Dalam regulasi PERDA dan hasil produk hukum PANSUS RTRW tentang pemanfaatan di area pesisir untuk budi daya tambak yang sifat bangunan tersebut belum terkategori bangunan permanen, boleh boleh saja adinda. berkenaan pertek hal ini masih bisa di tolerir demi potensi tambak bisa berkembang yang out put menghasilkan devisa/PAD kabupaten kaur, tulis Firjan pada WA-nya (17/09/22).

Mantan Ketua BALEG DPRD Kabupaten Kaur Priode 2009 sampai dengan 2014, Ahmad Kudsi, S.Pd. memberikan tanggapan atas pandangan yang disampaikan Ketua BALEG DPRD Kabupaten Kaur, Firjan Eka Budi.

“Justru sumber PAD harus jelas Produk Hukumnya dan harus lengkap dan benar Perizinannya. Bukan karena salah satu sumber PAD lalu aturan hukumnya dan perizinnya Hamburadul...ini bahaya kalau tidak lengkap Izinnya dan produk hukumnya tidak kuat, maka suatu saat bisa terhenti dan perusahaan juga rugi dan otomatis tidak menjadi Salah satu Sumber PAD”, tanggap Mantan Ketua BALEG DPRD Kabupaten Kaur, Ahmad Kudsi, S.Pd. melalui chat WA (17/09/22).

Sedangkan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui Pengawas Perikanan, Robi Antomi saat dihubungi melalui chat WA menjelaskan PERTEK merupakan syarat diterbitkannya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

"PERTEK itu merupakan syarat diterbitkannya KKPR (Izin Lokasi klo dulu)”, tulis Pengawas Perikanan Kabupaten Kaur, Robi pada WAnya (18/09/22)

Lanjut Pengawas Perikanan Kabupaten Kaur, Robi tulis dalam WA-nya kepada awak media, bagi UMK diberikan kemudahan dengan memperhatikan peratuan yang berlaku.

“Namun untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberikan kemudahan dengan hanya perlu menyampaikan pernyataan mandiri, yang sudah tersedia dalam OSS berbasis risiko, bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian. Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin lokasi dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka izin lokasi tersebut tersebut masih dapat digunakan. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang dikenakan PNBP hanyalah PKKPR dengan tahapan penilian atau verifikasi”, tulis Robi

Terkait PERTEK Tanah milik CV Mina Indo Akusaara Grup, belum ada. Padahal merupakan syarat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pengawas Perikanan Kabupaten Kaur, Robi dengan tegas ada sanksinya.

“di chek waktu dia Meproses OSS, kalo dia memasukan kategori UMK,. itulah kemudahannya sesuai aturan OSS, tetapi ketika pengawasan ditemukan ketidak sesuaian, maka akan mendapatkan sanksi”, tegas Pengawas Perikanan Kabupaten Kaur, Robi (18/09/22).

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) darat dan laut, persetujuan lingkungan hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) serta Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan 3 syarat yang harus dipenuhi dari sebelumnya sebanyak 21 Syarat. Namun fakta ini dihengkangi oleh CV Mina Indo Akusara Grup bergerak di bidang Tambak Udang dan tentu menjadi pertanyaan, dokumen apa yang mereka daftarkan melalui Aplikasi OSS RBA sehingga lolos NIB-Nya.

Kepala Kantor BPN Kaur melalui Kasubbag TU, Hazanudin, SH belum pernah mengeluarkan PERTEK Tanah yang menjadi syarat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“kami cek pada system yang ada di Kantor Kami sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, tidak terdaftar atas nama CV Mina Indo Akusara Grup atau atas nama Firnando Tamzil, apalagi kalau sudah dikeluarkan”, jelas Hazanudin, SH (14/09/22).

Begitupun masalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), lagi-lagi CV Mina Indo Akusara Grup belum memiliki izin tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PTSP Kabupaten Kaur, Saryoto yang didampingi langsung Kasi Perizinan, Alwi.

“belum ada izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Rekomendasi ini dikeluarkan Dinas PUPR Kaur pada Bidang Cipta Karya melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)”, jelas Saryoto.

Sedangkan Dinas Perikanan Kabupaten Kaur belum mengeluarkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dikarenakan lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) masih belum disterilkan atau dibebaskan.

“sampai saat ini kami Dinas Perikanan Kaur belum mengeluarkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Karena ada lahan warga ditengah lokasi tambak udang belum dibebaskan. Memang izin SIUP yang diusulkan tahun September 2021 oleh Kasi Perizinan Usaha Perikanan, Elyan Jumedi. Sedangkan UKL-UPL yang ditembuskan tahun 2020”, jelasnya Kabid Perikanan, Rikian (14/09/22)

DASAR :

PPLH

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

AMDAL/IZIN LINGKUNGAN

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Keputusan Menteri LH No.45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan RKL-RPL
Peraturan Menteri LH No.08 Tahun 2006 Tentang Penyusunan AMDAL
Peraturan Menteri LH No.13 Tahun 2010 Tentang UKL-UPL dan SPPL
Peraturan Menteri LH No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegitan yang Wajib AMDAL
Peraturan Menteri LH No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri LH No.17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dlm Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

LIMBAH B3

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

KEBERSIHAN

BAKU MUTU

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2005 Tentang Keanekaragaman Hayati Produk Rekayasa Genetika

(Yayan)

tambak udang

Hukum & Kriminal

standard

Tambak Udang CV Mina Indo Akusara Grup Tidak Ada PERTEK

sepaham — Fri, 16 Sep 2022 02:10:29 +0000

Tambak Udang CV Mina Indo Akusara Grup Tidak Ada PERTEK

sepaham Fri, 09/16/2022 - 04:10

Tambak Udang CV Mina Indo Akusara Grup Tidak Ada PERTEK

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- CV Mina Indo Akusara Grup yang berdiri sejak tahun 2020 bergerak di bidang Budidaya Udang Putih terletak di Desa Sukabanjar Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, tidak mengantongi Izin Pertimbangan Teknis (PERTEK) Tanah yang di keluarkan Kantor Badan Pertanahan (BPN)Kabupaten Kaur.

Hal ini dijelaskan langsung Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kaur melalui Kasubbag TU, Hazanudin, SH kepada awak media di ruang kerjanya, (14/09/22).

"CV Mina Indo Akusara Grup belum pernah mendaftar apalagi dikeluarkan PERTEK tanahnya. Ini kami cek dari tahun 2020 sampai dengan hari ini (14/09/22) pada sistem aplikasi Kami, belum ada atas nama Fernando atau CV Mina Indo Akusara Grup yang bergerak di Bidang Budidaya Tambak Udang", jelasnya.

Namun anehnya bisa lulus di sistem OSS buktinya terbit NIB-nya. Dokumen PERTEK tanah mana yang mereka opload saat mendaftar secara mandiri.

Padahal PERTEK Tanah yang dikeluarkan Kantor BPN Kaur merupakan syarat penggunaan tata ruang mana dalam Wilayah Kabupaten Kaur yang diperbolehkan secara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan tersebut.

Padahal PERTEK Tanah bisa keluar berdasarkan usul pihak perusahaan penambak udang melalui Surat Rekomendasi dari Dinas PUPR Kaur Bidang Tata Ruang.

Tentu publik menunggu langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kaur dalam menyikapi permasalahan-permasalahan investor. Tidak hanya administrasi disitu, kalau dimungkinkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau ketentuan pidana, kenapa tidak Aparat Penegak Hukum di wilayah hukum kabupaten kaur untuk mengambil sikap tegas dan terukur ataukah publik beranggapan manjanya mereka karena lemahnya pengawasan serta kontrol sosial. Dan, apa yang menjadi dasar dikeluarkannya NIB melalui OSS.

(Yaya)

tambak udang

Hukum & Kriminal

standard

TAMBAK UDANG CV. MINA INDO AKUSARA GRUP, DIDUGA BERMASALAH

sepaham — Thu, 15 Sep 2022 10:46:10 +0000

TAMBAK UDANG CV. MINA INDO AKUSARA GRUP, DIDUGA BERMASALAH

sepaham Thu, 09/15/2022 - 12:46

TAMBAK UDANG CV. MINA INDO AKUSARA GRUP, DIDUGA BERMASALAH

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Bukan tidak lazin didengar di kalangan Masyarakat Kabupaten Kaur tentang permasalahan investor yang masuk ke Kabupaten Kaur, seperti Perkebunan Sawit dan Tambak Udang. Dikalangan public sudah mejadi buah bibir bahwa perusahaan-perusahaan ada dugaan melanggar ketentuan DAS, Cadas bahkan sepadan Pantai.

Belum lama ini terjadi perebutan lahan PT. CBS yang memasukkan sebagian lahan Masyarakat Kecamatan Maje dan Nasal ke dalam HGU PT CBS. Sedangkan Perusahaan Tambak Udang yang semakin pesat pertumbuhannya di Kabupaten Kaur, diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai spadan pantai serta pengelolaan Limbah Tambak Udang.

Nyata di Mata terang di Hati atau alas hak warga kaur “mungkin” tergadaikan. Tapi, seakan-akan tutup mata. Lebih-lebih dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Karya menjadi tolak ukur alasan untuk tidak berani berbuat dalam menegakkan fungsi pengawasan dan kewenangan daerah.

Belum redah Perebutan lahan PT CBS, sudah disusul kisruh warga Masyarakat Desa Sukabanjar dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan tetap Kabupaten Kaur yang menuntut kepada Perusahaan CV. Mina Indo Akusara Grup yang begerak di Bidang Budidaya Udang Putih (Litopenaeus Vannamei) terletak di Desa Sukabanjar dan Desa Tanjung Bunga.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, Lian saat diwawancari di kediamannya, Rabu (14/9/22).

“benar dengan adanya pembangunan Tambak Udang yang belum lama dikerjakan, mungkin kurang lebih dua bulan. Sehingga pada beberapa waktu yang lalu, warga saya meminta tolong terkait adanya pembangunan Tambak Udang. Karena Tambak Udang posisinya berdempetan dengan Sawah Masyarakat desa Kami. Warga saya meminta agar pihak penambak untuk membuat siring supaya aliran air dapat normal seperti dulu sebelum masuknya tambak. Memang Berdasasarkan permintaan warga saya, Kami memanggil pihak penambak dan pihak penambak bersedia memenuhi apa yang diinginkan oleh warga saya walaupun sampai saat ini, kenyataan belum direalisasikan pihak penambak”, jelas Kades Sukabanjar.

Terkait laporan secara administrasi ke Pihak Pemerintahan Desa, Kepala Desa Sukabarnajr, Lian menjelaskan bahwa pihak penambak belum pernah melapor.

“saya tidak tau apa Nama PT atau CV tambak itu. Karena sampai saat ini belum pernah menyampaikan baik lisan dan tertulis kepada pemerintah desa sukabanjar. Menurut informasinya, segala administrasi yang berkaitan dengan desa, sudah diurus semasa Kades sebelum saya menjabat”, lanjut Kades Sukabanjar kepada awak media.

CV. Mina Indo Akusara Grup yang begerak di Bidang Budidaya Udang Putih (Litopenaeus Vannamei) terletak di Desa Sukabanjar dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang Direkturnya, Fernando Tanzil (31 Tahun).

Perusahaan ini berdiri sejak Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kabupaten Kaur tertanggal 26 Juni 2020. Dalam keputusan tersebut yang sangat prinsip mengenai Penetapan Lokasi dan Fungsi Ruang Untuk Investasi dengan luas lahan yang dimohonkan + 80.000 M2, jumlah Kolam/Tambak sebanyak 10 Kolam/3000 M2. Sedangkan surat Rekomendasi SIUP a.n. CV. Mina Indo Akusara Grup yang ditujukan kepada Bupati Kaur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten kaur yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Perikanan Kabupaten Kaur Kepala Seksi Perizinan Usaha Perikanan, Elyan Jumedi, S.Pi., M.Si. tertanggal 02 September 2021. Sementara itu Surat Rekomendasi UKL-UPL telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur sejak Tahun 2020.

Dari pantauan awak media (14/09/22) terlihat CV Mina Indo Akusara Grup sudah melakukan kegiatan tahap konstruksi tambak seperti penggalian Kolam Tebar, Tandun, Jalan, Bangunan Penimbunan Tangki BBM, Bangunan Gedung Mis Karyawan serta adanya Penimbunan BBM.

Dari kasat mata pantauan awak media, pihak penambak udang telah melakukan penggalian kolam yang diduga memakan garis sepadan pantai. Pekerjaan ini oleh CV Mina Indo Akusara Grup dipihakketigakan sekalipun mereka tidak memakai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) apalagi memakai Kartu Nama.

“Kami tidak tau pak apa nama perusahaan ini, Kami hanya pekerja dan tidak ada hubungannya dengan pihak penambak kami dari rekanan pihak ketiga”, ujar salah satu Karyawan yang tidak mau menyebutkan identitas (14/09/22).

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur melalui Kepala Bidang PDS, Rikian saat diwawancarai wak media di ruang kerjanya menjelaskan telah ke Lapangan untuk melihat langsung kegiatan yang telah dilakukan oleh CV. Mina Indo Akusara Grup.

“benar kami pada beberapa hari yang lalu bersama-sama pihak Polres Kaur, Dinas Satu Pintu telah mengecek langsung kegiatan yang sedang dilakukan oleh CV. Mina Indo Akusara Grup yang mana saat ini mereka telah melakukan penggalian kolam tebar, tandun, pembangunan jalan menuju lokasi tambak udang. Sedangkan Rekomendasi SIUP telah dikeluarkan sebelum saya menjabat di Sini” jelas Rikian (14/09/22)

Menurut Kepala Bidang PDS Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Rikian. Dinas Perikanan Kaur pihak penambak harus betul-betul mensterilkan atau membebaskan Lahan Warga yang berada di Lokasi Tambak Udang sehingga baru bisa dikeluarkan surat Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB).

“ya, dari pantauan kami memang terlihat ditengah-tengah lokasi tambak udang masih ada lahan warga yang belum dibebaskan karena syarat tambak udang harus steril lebih-lebih itu bersentuhan langsung dengan persawahan warga. Sehingga sampai saat, Kami belum menerbitkan CBIB-nya” sambung Rikian.

CBIB adalah cara memelihara dan atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta biologis. Tujuan CBIB ialah meningkatkan mutu hasil perikanan dan terjaminnya keamanan pangan dari produk perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu menerapkan seluruh proses budidaya mulai dari praproduksi, produksi dan pasca produksi perikanan.

Kepala Dinas PTSP Kabupaten Kaur, Saryoto yang didampingi Kasi Perizinan, Alwin. Menjelaskan tidak bisa berbuat untuk memvrefikasi syarat karena sudah keluar izinnya melalui OSS.

“Ya. Apalagi yang kmai perbuat untuk previkasi berkas kalau NIB-nya sudah keluar melalui OSS. Karena perusahaan CV. Mina Indo Akusara Grup ini, KBLI-nya dengan nomor 03254 termasuk kajian resiko kelas menengah rendah”, jelas Kadis PTSP Kaur Saryoto (14/09/22)

Sementara saat ditanya oleh awak media terkait Pertimbangan Teknis (Pertek) BPN, Alwin selaku Kasi Perizinan mengatakan tidak perlu memakai pertek cukup Surat Rekomendasi dari Dinas PUPR Kaur.

“kalau perteknya belum ada tapi surat dari tata ruang Dinas PUPR kaur sudah ada sejak tahun 2020”, celus Alwin (14/09/22).

Sedangkan pihak BPN Kaur melalaui Kasubbag TU, Hazanudin membenarkan bahwa permohonan Pertek atas nama CV. Mina Indo Akusara Grup tidak pernah terdata di Kantor BPN Kaur sejak Tahun 2020 sampai dengan per September 2022.

“ya, tidak ada yang namanya CV. Mina Indo Akusara Grup terpantau dalam aplikasi kami, ini kami cek di aplikasi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, tidak terdaftar apalagi kalau sudah dikeluarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) Tanah, permohonan saja belum pernah masuk”, tegas Hazanudin, SH (14/09/22)

Menariknya lagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur, Henri Farizal yang didampingi Pengawas Lingkung Hidup Kabupaten Kaur, Alinnardo. Kepada awak media kedua pejabat ini menjelaskan tidak tau bahkan belum pernah laporan terkait CV. Mina Indo Akusara Grup lebih-lebih sudah masuk tahap konstruksi. Juga menyinggung tentang masa berlakunya AMDAL selama 2 tahun, dan UKL-UPL 9 Bulan, jika tidak digunakan harus diperbarui.

“Saya tidak tau CV. Mina Indo Akusara Grup itu dimana. Dan belum ada laporannya kepada kami. Harusnya mereka melapor, nanti kami cek dulu karena sampai saat ini belum ada permohonan pembaruan UKL-UPL jika UKL-UPL mereka sudah habis masa berlakunya.”, tegas Henry (14/09/22)

“AMDAL itu 2 Tahun, UKL-UPL itu 9 bulan. Jika tidak digunakan maka harus diperbarui”, jelas Alin (14/09/22)

Jika melihat NIB yang telah dikeluarkan melalui OSS milik CV. Mina Indo Akusara Grup, tentu secara gamblang public menangkap bahwa seluruh dokumen yang diopload memalui aplikasi OSS semuanya terpenuhi. lalu apa yang menjadi dasar luasan tata ruang yang dimanfaatkan oleh CV. Mina Indo Akusara Grup dalam membangun tambak udang. Padahal Surat Rekomendasi Tata Ruang yang dijadikan dasar oleh BPN Kaur untuk mengeluarkan Pertek Tanah, belum sama sekali terdafar di Kantor BPN Kaur sejak tahun 2020.

Selanjutnya kewenangan yang diberikan secara regulasi di NKRI ini adalah BPN untuk mengeluarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) tanah yang kemudian mejadi dasar bagi Pihak Penambak Udang agar tau batasan-batasan yang dapat dan/atau yang mana dibolehkan secara peraturan perundang-undangan untuk dilakukan penggalian kolam tambak,

Di samping sebagai syarat untuk mendirikan suatu tambak udang lebih-lebih keberadaannya di pesisir pantai, merupakan suatu kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang spadan pantai. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kerusakan ekosistem laut, seperti rumput laut, trumbu karang, dan za-zat B-3. Terkhusus CV. Mina Indo Akusara Grup yang saat ini dalam proses konstruksi penggalian kolam, jelas-jelas melanggar spadan pantai yang hanya jaraknya puluh meteran dari bibir pantai. Jika hal ini dilanggar, maka sangat bertentangan atas tujuan investor yang masuk ke Kabupaten Kaur untuk mensejahterahkan masyarakat.

Terkait Pertek Tanah, Dinas PUPR Kaur telah memiliki Sistem Aplikasi yang disebut GISTARU yang terkonek langsung ke Kantor BPN Kaur-timbul Pertek Tanah-Rapat Forum-Berita Acara-dan terkahir Izin.

Sedangkan UKL-UPL milik CV. Mina Indo Akusara Grup dikeluarkan pada pertengahan Tahun 2020, maka masa pemberlakuan penggunaannya dapat diduga kadarluwarsa dan/atau habis masa berlakunya. karena pihak CV. Mina Indo Akusara Grup tidak pernah melakukan permohonan pembaruan UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur. Anehnya lagi, Surat Rekomendasi SIUP pembudidayaan ikan yang keluarkan oleh dinas Perikanan Kaur terhitung diusulkan pada tanggal Januari 2021 sementara UKL-UPL-nya direkomendasikan sejak pertengahan tahun 2020.

Masih dari hasil pantauan awak media, yang mana saat ini CV. Mina Indo Akusara Grup di lokasi rencana Tambak Udangnya telah melakukan Pembangunan Gedung yang saat sudah mulai pembuatan Pondasi Bangunan Mis Karyawan. Namun DInas PTSP Kabupaten Kaur belum pernah sama sekali mengeluarkan SIMBG dan PPBG. Juga menjadi pertanyaan mengenai izin Bangunan Penimbunan Tangki BBM, Penimbunan Minyak BBM belum lagi dikaji secara sentuhan langsung dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang saat ini sedang tata oleh Pemerintah Daerah KabupatenKaur dalam mempertahankan serta kecukupan ketahanan pangan Padi.

(Yayan)

tambak udang

Hukum & Kriminal

standard

Surat TPUPI Tambak Udang Milik (RM), Diduga Ada Kong Ka Likong.

sepaham — Sat, 05 Mar 2022 08:31:46 +0000

Surat TPUPI Tambak Udang Milik (RM), Diduga Ada Kong Ka Likong.

sepaham Sat, 03/05/2022 - 09:31

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Tanda Daftar Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) Nomor : 523/588/B.III/DP/KK/2021 tanggal 03 September 2021, Bidang usaha Budidaya udang vaname di Air Payau, terletak di Desa Pardasuka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

Patut dipertanyakan TPUPI milik inisial (RM) yang ditanda tangani oleh mantan Plt kepala dinas perikanan kabupaten kaur, Lianto, SP., saat ini menjabat Plt Kepala Dinas Pertanian Kaur. Sedangkan Kepala Bidang Perizinan Pembudidayaan Dinas Perikanan Kaur, Marnida., yang masih menjabat sampai turunnya berita ini.

Keterangan didapat dari Dinas PUPR Kabupaten Kaur melalui Kepala Bidang Tata Ruang, yang saat konfirmasi enggan direkam dan diambil dokumen foto, menjelaskan bahwa tambak udang di desa Pardasuka kecamatan Maje yang dahulunya milik (inisial SA), memang pernah yang bersangkutan datang ke kantor kami untuk dikeluarkan rekomendasi tata ruang, namun kami tolak atau tidak diberikan dengan alasan berdasarkan hasil survei lapangan bahwa tambak rencana udang yang bersangkutan masuk pada sempadan pantai, jelas Kabid tata ruang.

Lanjut Kepala Bidang Tata ruang PUPR Kaur, mengenai tambak tersebut sudah beralih nama kepada istrinya dengan inisial RM, Kabid tata ruang tidak tau. Yang jelas Bagian tata ruang tidak pernah memberikan rekomendasi pemanfaatan tata ruang kepada lokasi tambak udang tersebut, tegasnya saat itu.

Sedangkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur melalui kepala Bidang Perizinan dan Kasi Pemeliharaan, juga menjelaskan bahwa tambak udang milik SA atau yang sudah berganti nama RM yang berada di desa Pardasuka, tidak pernah dikeluarkan UKL-UPL nya. Karena berdasarkan hasil survei saat itu, tambak tersebut masuk garis sempadan pantai, terang kedua pejabat tersebut.

Sementara keterangan dari karyawan tambak udang (pembudidayaan Ikan) milik SA/RM, membenarkan bahwa tambak udang sudah beroperasi selama tiga tahun dan sebanyak 3 kolam tebar.

Dalam investigasi LSM Lippan Jaya dan LSM LT-KPSKN PIN RI, menerangkan bahwa tambak udang tersebut masuk sempadan pantai, tidak memiliki kolam pembuangan limbah, limbah dibuang ke muara anak sungai, tidak memiliki rekom tata ruang, tidak memiliki UKL-UPL.

Melihat kondisi tersebut, patut saja kalau publik penuh tanda tanya atas dikeluarkannya surat TPUPI oleh mantan Plt kepala dinas perikanan kaur, Lianto, SP., yang Kabid perizinannya, Marnida, diduga ada Kong Ka lingkong.

Bukankah sebelum dikeluarkannya surat TPUPI, tentu dinas perikanan melakukan survei terlebih dahulu atas layak atau tidaknya diberikan surat pembudidayaan ikan. Karena merupakan suatu kewajiban selaku instansi pengawasan dalam pembudidayaan ikan di wilayah kabupaten kaur.

(Red)

tambak udang

Hukum & Kriminal

standard

Tambak Udang Milik Inisial (RM), Tidak Ada Izin Tata Ruang dan UKL-UPL

sepaham — Wed, 02 Mar 2022 12:39:30 +0000

Tambak Udang Milik Inisial (RM), Tidak Ada Izin Tata Ruang dan UKL-UPL

sepaham Wed, 03/02/2022 - 13:39

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Tambak udang milik Inisial (RM) yang terletak di Desa Pardasuka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dengan Tanda Daftar Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) Nomor : 523/588/B.III/DP/KK/2021 tanggal 03 September 2021, Bidang usaha Budidaya udang vaname di Air Payau, tidak mengantongi izin rekomendasi tata ruang dari Dinas PUPR Kabupaten Kaur serta tidak mengantongi izin UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur.

Surat TPUPI ini ditanda tangani oleh mantan Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Lianto, SP.,

Plt. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur melalui kepala Bidang Perizinan Lingkungan, membenarkan bahwa tambak udang milik dengan inisial (RM) tidak ada izin UKL-UPL, jelas Kabid (02/03/22)

Sementara Kasi Pemeliharaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur, menjelaskan bahwa pada saat kami, saya juga ikut ke lokasi tambak udang ini, karena lokasi tersebut masuk sepadan pantai maka kami tidak mengeluarkan izin UKL-UPL nya, jelas kasi pemeliharaan LH (02/03/22).

Sedangkan pihak dinas PUPR kabupaten kaur yang enggan disebut nama dan jabatannya, menjelaskan bahwa mereka turun langsung ke lokasi rencana tambak udang, karena masuk sepadan pantai kami tidak memberikan rekom tata ruang, dan pada saat itu tambak tersebut milik (SA) dan saya tidak tau kalau sudah berganti dan beroprasi, jelasnya.

Melihat kondisi ini, LSM Lippan Jaya dan LSM LT-KPSKN PIN RI, Yayan dan Fauzan, mengatakan seharusnya pihak instansi terkait agar cepat mengambil tindakan untuk menertibkan tambak-tambak yang tidak lengkap izin dikawatirkan akan terjadi perusakan lingkungan, ujar kedua LSM ini (02/03/22)

Tambahnya, Yang menjadi pertanyaan, apakah mantan Plt kepala dinas perikanan kaur sebelum memberikan TPUPI, sudah cek dulu lokasinya. Harusnya cek dulu, terpenuhi regulasi, baru dikeluarkan suratnya.

Lebih lanjut kedua LSM mengatakan bahwa kita bersyukur atas masyarakat kita yang telah mau untuk menumbuhkembangkan peningkatan ekonomi namun regulasi dan ekosistem lingkungan harus kita jaga juga. Ini nyata-nyata perbuatan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang lingkungan hidup, dan ini ada sanskinya, tutup keduanya.

(Red)

tambak udang

Hukum & Kriminal

standard

Tambak Udang Mantan Pejabat Kaur, Diduga Ilegal.

sepaham — Sun, 27 Feb 2022 04:23:29 +0000

Tambak Udang Mantan Pejabat Kaur, Diduga Ilegal.

sepaham Sun, 02/27/2022 - 05:23

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Lagi-lagi LSM Lippan Jaya Kabupaten Kaur bersama LSM LT-KPSKN PIN RI, menemukan tambak udang yang diduga kuat belum mengantongi izin dan membuang limbah langsung ke laut.

Tambak udang tersebut milik mantan pejabat kabupaten kaur dengan insial (SA), Walaupun dalam klasifikasinya melalui Via telpon mengatakan sudah berganti nama istrinya dengan inisial (R).

Menurut LSM Lippan Jaya Kabupaten Kaur, Yayan. Mengatakan bahwa tambak udang sebanyak 3 (tiga) kolam tabur dan tidak terdapat kolam limbah atau kolam IPAL. Limbah tambak langsung dibuang ke muara anak sungai dan mengalir ke laut.

Masih menurut Yayan, setelah dilakukan pengecikan dokumen perizinan pertambakan baik Dokumen dari Tata ruang, perikanan, dan BPN kaur, memang ada nama Inisial (SA) namun belum memiliki SIUP sedangkan data dari BPN Kaur, tidak terdapat pertimbangan teknisnya.

Pemilik tambak udang inisial (SA) melalui WA mengklarifikasi bahwa tambaknya telah beralih nama kepada istrinya walaupun yang dimaksudkan dalam permohonan klarifikasi bukanlah hal tersebut melainkan atas dasar apa pemilik tambak udang (SA) yang sudah 3 (tiga) beroperasi tidak memiliki kolam limbah, masuk dalam sepadan pantai, tidak pertimbangan teknisnya dari BPN, dan kemungkinan dokumenlainnya.

Menyikapi hal tersebut, LSM Lippan Jaya akan menelusuri lebih dalam, jika nanti fakta-fakta dugaan itu benar adanya, akan diserahkan kepada penegak hukum, tegas Yayan.

(Red)

tambak udang

Hukum & Kriminal

standard

Curigai Tambak Eko, LSM Lippan Jaya dan LT-KPSKN PIN RI, Blusukan.

sepaham — Wed, 09 Feb 2022 11:58:40 +0000

Curigai Tambak Eko, LSM Lippan Jaya dan LT-KPSKN PIN RI, Blusukan.

sepaham Wed, 02/09/2022 - 12:58

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- LSM Lippan Jaya Kabupaten Kaur Yayan dan LSM LT-KPSKN PIN RI Fauzan lakukan investigasi terhadap tambak udang CV Eka Jaya di desa Pengubaian Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Perusahaan tambak udang ini di bawah kendali EkoTeguh Haryono, Minggu (06/02/22).

Budidaya tambak udang kepunyaan EkoTeguh Haryono sesuai SK IL Nomor : 078/10/TL/DLH/KK/2017 dengan luas SK (Ha) kurang lebih 6,2 Ha UKL-UPL.

Kedatangan kedua LSM ini disambut oleh pihak manemen CV Eka Jaya Tambak udang pak Eko yakni Yosep selaku Admin, Mustakim karyawan, Jum Kepala Teknisi atau bagian umum, Adi Asisten Teknisi dan Sakim bagian teknisi dinamo.

Dari pertemuan pihak manajemen tambak udang Pak Eko, didapat informasi bahwa Pada tambak udang dengan sebutan kenalnya tambak udang pak Eko, dengan istilah titik yakni Lokasi pertama kali operasi ada 8 + 5 kolam sama dengan yang diseberang totalnya 13 kolam pada titik B dan Titik C.

Dengan rincian pada titik Kolam A dan D terdapat 8 Kolam tebar dan 2 kolam tandun sedangkan pada Titik B terdapat 3 kolam tebar dan 1 kolam tandun, pada titik ini adalah titik akhir pembuangan limbah yang hanya satu Ipal langsung buang ke laut tanpa ada kolam pengendapan atau pembeningan air limbah.

Selanjutnya pada titik C terdapat 2 kolam tebar yang saluran pipa outlet limbah lewat pipah bawah tanah langsung ke kolam ipal titik B.

Dari beberapa kolam tebar tambak udang tersebut dalam kondisi selesai panen.

Selanjutnya dari investigasi ini, bahwa dari banyak kolam tebar, hanya satu kolam ipal yang terletak di titik B yang salurannya ouet limbah melalui bawah tanah menyeberang melalui bawah jalan Pengubaian menuju cuko atau Bintuhan jalan pantai.

Bahkan ada istilah tambak baru pak Eko dengan 14 kolam tebar dan 2 kolam tandon dan 2 kolam ipal limbah.

Yang menjadi perhatian khusus kedua LSM ini adalah bahwa tambak udang pak Eko yang dikenal dengan istilah titik A sampai dengan Titik D, kolam ipal pembuangan limbah hanya satu dengan ukuran yang tidak masuk akal jika dilihat kapasitas luas kolam tebar. Pembuangan limbah ini melalui saluran outlet dari kolam titik A-D melalui salura autlet bawah tanah menyeberangi jalan Pengubaian ke Kolam Titik B yang kolam ipal limbahnya hanya satu. Sedangkan kolam pada titik C, juga melalui saluran outlet bawah tanah menuju titik B tersebut.

Terkait hal ini, kedua LSM ini melakukan koordinasi ke Dinas Perikanan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur. Pertemuan di dinas perikanan kabupaten kaur disambut oleh Kasi Perizinan Budidaya, di Dinas BLH disambut Kabid LH, dan Kasinya, Kabid Pengawasan pencemaran lingkungan dan Kasinya.

Dari hasil koordinasi ini, didapat bahwa seharusnya dan wajib pihak penambak udang harus membuat Ipal limbah setidak-tidaknya tiga kolam limbah Ipal. Dan saat ini dengan adanya peraturan terbaru, bahwa kolam ipal limbah tambak udang harus ada pertek sendiri.

LSM Lippan Jaya Kabupaten Kaur Yayan dan LSM LT-KPSKN PIN RI Fauzan, mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pak Eko atas tambaknya adalah perbuatan adanya dugaan perbuatan melawan hukum tentang pencemaran lingkungan. Buktinya yang seharusnya lebih dari 3 kolam ipal limbah tetapi realnya di tambak pak Eko pada Titik A-D hanya satu kolam ipal dan itupun tidak masuk akal karena luasnya tidak sesuai dengan kapasitas kolam tebar yang ada, dan anehnya lagi kolam ipal limbah tersebut hanya beberapa meter dari sepadan pantai, ujar kedua LSM ini (07/02/22)

Lanjut kedua LSM ini, upaya kami untuk meminta klarifikasi kepada pihak manajemen Tambak udang pak Eko, sudah kami lakukan baik ke rumah pak Riki di lokasi tambak udang Pengubaian dan chat wa dengan pak Eko dan Pak Riki. Namun tidak bertemu dan chat wa tidak dibalas, ujar kedua LSM.

Saat ini tambak udang pak Eko yang berada di pengubaian ada 6 titik lokasi yang berdekatan. Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi kedua LSM yakni mengenai izin UKL-UPL nya. Apakah ada yang terbaru, disamping disebutkan di atas. Karena pihak manajemen keberatan untuk memperlihatkan UKL-UPL, padahal seharusnya tidak berat untuk memperlihatkan.

Lalu apakah masyarakat yang mana membubuhkan tanda tangan untuk persetujuan izin lingkungan, ini ada kaitannya dengan pemerintah desa Pengubaian Kecamatan kaur selatan Herman.

Masih penjelasan kedua LSM ini, menjelaskan desain pembuatan Rancangan Lokasi (Site Plan) IPAL Pembesaran Udang. Lokasi IPAL pembesaran udang sebaiknya berada :
(1) tidak terlalu jauh dari lokasi pemeliharaan.
(2) tidak jauh dari saluran pembuangan lingkungan.
(3) lokasi yang bebas kontaminasi/tidak tercemar.

Konstruksi Bangunan IPAL

• Setiap bangunan IPAL, strukturnya harus direncanakan dengan cukup kuat, kedap,
kokoh, dan stabil dalam menahan beban limbah.Kostruksi bangunan IPAL bisa terbuat
dari tanah, beton maupun tambak lining plastik, dll.
• Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai
akibat beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa,
angin, pengaruh korosi, jamur dan sebagainya.
• Apabila bangunan IPAL terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi
(pergeseran), maka struktur bawah bangunan IPAL harus direncanakan mampu
menahan gaya pergeseran tanah tersebut.
• Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan IPAL seperti halnya
penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan
persyaratan keselamatan struktur.
• Pemeriksaan fungsibangunan IPAL dilaksanakan secara berkala.

Persyaratan Bahan
• Bahan struktur yang digunakan harus sudah memenuhi semua persyaratan keamanan,
termasuk keselamatan terhadap lingkungan dan pengguna bangunan IPAL, serta sesuai
standar teknis (SNI) yang terkait.
• Bahan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, harus diproses sesuai standar tata
cara yang baku untuk keperluan yang dimaksud.

Kebutuhan Luas Lahan / Kapasitas Bangunan IPAL

Rasio volume IPAL dan volume air sesuai tingkat teknologi pembesaran udang:
1) Teknologi semi intensif dan intensif memiliki volume petak IPAL minimal 20%dari
volume total air media pembesaran dengan waktu tinggal minimal 2 hari.
2) Teknologi super intensif memiliki volume petak IPAL minimal 30% dari volume total air
media pembesaran dengan waktu tinggal minimal 5 hari.
3) Jika memiliki lahan yang lebih sempit untuk pengadaan petak IPAL dengan volume
buang air limbah pembesaran udang yang besar, maka diperlukan input teknologi yang
lebih tinggi yang berarti ada penambahan biaya peralatan IPAL.

Instalasi IPAL

Fasilitas utama IPAL adalah kolam pengendapan, kolam aerasi, kolam ekualisasi
dan kolam pengering.
a. Kolam Pengendapan / Sedimentasi
Kolam sedimentasi merupakan pengolahan tahap pertama secara fisik untuk
mengurangi TSS melalui proses pengendapan. Bentuk kolam sedimentasi dapat di sekat-
sekat untuk memperlambat arus, untuk mempercepat proses pengendapan. Pada kolam ini
air limbah mulai mengalami proses pengendapan. Partikel-partikel padat akan mengendap,
sedangkan partikel-partikel yang ringan akan mengapung membentuk busa. Kolam
sedimentasi dapat menurunkan kandungan TSS sampai 40 - 60%.
Kolam sedimentasi perlu dilengkapi dengan alat bantu pompa lumpur untuk memudahkan dalam pengurasan. Pengangkatan sedimen sebaiknya dilakukan sebelum ketebalan mencapai 50% dari kedalaman kolam sedimen.

b. Kolam Aerasi
Kolam aerasi merupakan unit pengolahan limbah yang bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut, menurunkan BOD, dan menaikan pH dalam air limbah, serta
membuang CO2 dan H2S, serta gas-gas terlarut lainnya. Kolam aerasi didesain agar mampu menguraikan bahan organik yang dilakukan oleh mikro organisme secara aerob dan
membantu proses nitrifikasi (proses pembentukan senyawa nitrit dan atau nitrat dari
senyawa amonia dan oksigen dengan bantuan mikro organisme).
Pada kolam aerasi dilengkapi peralatan yang mampu mengaerasi sampai lapisan
dasar wadah (kincir dan/atau root blower). Pada kolam aerasi ditambahkan
media biofilter dapat berbentuk sarang tawon yang berfungsi sebagai media
pelekatan bagi bakteri pengurai.

c. Kolam Ekualisasi
Kolam ekualisasi merupakan kolam penampungan air limbahdalam tahap
akhir.Seluruh air limbahyang sudah diolah dialirkan dan ditampung di kolam ekualisasi. Kolam ekualisasi juga memiliki peran cukup penting dalam menurunkan kandungan TSS, TAN, nitrit, nitrat, Total N, dan fosfat. Pada kolam ekualisasi
dipelihara tanaman air/makroalga (seperti rumput laut), kekerangan dan ikan herbivor
(seperti ikan nila/bandeng) yang berfungsi sebagai biofilter dan bioindikator. Tanaman air akan menyerap nutrien dan mengkonversi ke dalam biomassa yang dapat dipanen.
Kolam ekualisasi juga berfungsi untuk mengetahui secara cepat kelayakan air hasil olahan IPAL bagi organisme hidup dan lingkungan. Jika ikan yang ada di dalam kolam ekualisasi dapat hidup dengan normal berarti air olahan IPAL layak bagi kehidupan organisme perairan dan dikategorikan baik. Sebaliknya, jika ikan mengalami kematian maka berarti air olahan IPAL masih dikategorikan buruk.Pengukuran mutu air dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Waktu tinggal (retention time) di dalam petak ekualisasi umumnya berkisar antara 6 – 10 jam. Untuk menghitung volume bak ekualisasi yang diperlukan dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut :
Volume Kolam Ekualisasi ( m3
) = Waktu Tinggal (Jam) x Debit Air Limbah (m3 /jam)

d. Wadah Penampungan Lumpur
Wadah penampungan lumpur merupakan tempat pengumpulan lumpur dari kolam sedimentasi dan berfungsi untuk mengeringkan lumpur/sedimen tersebut.

Lanjut kedua LSM ini, jika merujuk dalam pembuatan Ipal limbah di atas, maka sangat jelas bahwa tambak udang pak Eko yang disebut istilah titit A-D melanggar pembuangan limbah. Karena kolam Ipal yang ditemui hanya satu kolam Ipal yang ukurannya mustahil memenuhi standar dan masuk dalam sepadan pantai. Lebih-lebih saat ini, seluruh pengusaha tambak harus patuh terhadap PMLH Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2021. Dalam peraturan ini sangat jelas bahwa kolam IPAL limbah harus izin Pertek tersendiri. Sehingga menjadi pertanyaan untuk kolam limbah tambak udang pak Eko.

Sementara keterangan dari Badan Lingkungan Kabupaten Kaur melalui Kabid Pengawasan pencemaran lingkungan dan Kasi-nya, didapat penjelasan bahwa setidak-tidaknya kolam limbah itu, 3 atau 4 kolam Ipal limbah.

Menurut kedua LSM ini, akan segerah melakukan koordinasi hukum kepada penegak hukum di wilayah kepemerintahan daerah kabupaten kaur, jika dimungkinkan adanya dugaan tindak pidana, mereka tidak segan-segan akan segerah membuat laporan.

"Jika dimungkinkan nanti dari hasil investigasi dan uji dokumen ditemui dugaan tindak pidana, kami tidak segan-segan akan melaporkan hal ini kepenegak hukum, ujar Yayan.

(Red)

tambak udang

LSM

Hukum & Kriminal

standard

LSM Lippan Jaya, Usut Tuntas Tambak Udang Ilegal.

sepaham — Mon, 31 Jan 2022 15:38:54 +0000

LSM Lippan Jaya, Usut Tuntas Tambak Udang Ilegal.

sepaham Mon, 01/31/2022 - 16:38

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Setelah dilakukan pendalaman cek investigasi administrasi terhadap instansi pemangku kepentingan mengenai perizinan tambak udang di salah satu wilayah hukum kecamatan di kabupaten kaur ditemui fakta bahwa tambak tersebut belum pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh UKL-UPL.

Penelusuran ini dilakukan atas hasil investigasi laporan masyarakat kepada LSM Lippan Jaya Kabupaten Kaur Yayan. Investigasi ini langsung dilakukan ke tambak udang yang dicurigai sudah beroperasi tetapi belum memiliki kolam limbah/tandon pembuangan limbah. Walaupun pada saat konfirmasi dengan pihak manajemen tambak udang yang namanya belum mau disebut tetapi jabatannya sebagai kepala bagian Humas diperusahaan tersebut.

Dari keterangan humas penambak udang menerangkan bahwa tambaknya telah memiliki kolam/tandon limbah dan sudah 2 bulan beroperasi. Tetapi setelah dilakukan pengecekan bersama-sama, tidak satupun kolam/tandon limbah ditemui melainkan adanya pipa bawah tanah yang langsung dibuang ke anak sungai dan langsung di buang ke laut. Mirisnya lagi tandon/kolam limbah, masih dalam proses pembuatan.

Bupati kaur melalui dinas satu pintu dan penanaman modal sebagaimana yang disampaikan oleh kasi Perizinan Najamudin, mengatakan bahwa pengajuan untuk dikeluarkan izin UKL-UPL tambak udang itu, belum ada dan seharusnya tidak boleh beroperasi. kalau belum ada jangan operasi, tetapi yang boleh melakukan tahapan persiapan bukan operasi, ujar Najamudin (31/01/22).

Sementara Plt kepala dinas lingkungan hidup kaur Henry F., Juga membenarkan sampai dengan saat ini terkait UKL-UPL untuk tambak udang tersebut belum pernah kami keluarkan dan silahkan cek dengan kasinya, sampainya kepada awak media (31/01/22)

Setelah dilakukan pengecekan berkas oleh kasi perizinan Samsul, memang tidak ditemui usul UKL-UPL atas tambak tersebut sedangkan untuk rekapitulasi tahun 2021, hanya satu dan itupun bukan atas nama tambak udang sebagaimana dimaksud, terang kasi perizinan Samsul (31/01/22)

Menyikapi hal ini, Anggota LSM Lippan Jaya Kabupaten Kaur Yayan, akan segerah membuat laporan polisi atas dugaan tambak udang ilegal ada di kabupaten kaur.

"Kami akan segerah membuat laporan polisi terkait temuan ini, kita sama sayang dengan kabupaten kaur ini, mari kita sama-sama untuk mengawasinya baik infrastruktur maupun investor. Jangan sampai merugikan hak rakyat kaur, boleh mereka berusaha dengan mereka berusaha di daerah kita, dapat memajukan kabupaten kaur tetapi harus hormati hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat kabupaten kaur, tegas Yayan (31/01/22)

Lanjut Yayan, semua dokumen telah kami dapati baik dokumen foto, rekaman recorded dengan pihak manajemen penambak dan surat rekomendasi lainnya, tutupnya.

(Red)

LSM Lippan Jaya

tambak udang

Hukum & Kriminal

standard