"PELAYANAN" PWI DATANGI TELKOM BINTUHAN

sepaham — Tue, 11 Oct 2022 09:54:37 +0000

sepaham Tue, 10/11/2022 - 11:54

"PELAYANAN" PWI DATANGI TELKOM BINTUHAN

kaurpusaka.com I Bengkulu Kaur- Adanya keluhan calon pelanggan terkait dengan mekanisme pemesanan jaringan WiFi indihome oleh Telkom, cepat disikapi pihak Telkom Bengkulu. Selasa (11/10/2022).

Setelah menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaur Telkom Plasa Bintuhan mengaku siap berbenah dalam segala aspek termasuk pelayanan dengan pelanggan di Kabupaten Kaur.

Hal ini disampaikan Heat Of Representative Bengkulu Selatan, Rifqi Rafiansyah Prasetyo dihadapan perwakilan PWI Kaur dalam kunjungan kerja PWI ke Plasa Telkom Bintuhan Selasa (11/10/2022). Menurutnya terkait keluhan PWI yang sudah melakukan pemesanan pemasangan online beberapa waktu yang lalu, terjadi miskomunikasi antara Telkom Bengkulu dan Telkom Plasa Bintuhan.

"Kami atas nama Telkom memohon maaf kepada calon pelanggan terutama kepada PWI Kaur, kedepan akan akan melakukan pembenahan dalam beberap aspek," ujarnya (11/10/22)

Menurutnya, belum dilakukan pemasangan itu lantaran ada perbedaan antara pemesanan dengan hasil survey dilapangan. Dimana dalam pemesanan online atas nama pribadi namun saat tim surpey kelokasi ternyata akan digunakan untuk sekretariat PWI. Sayangnya petugas Plasa Telkom Bintuhan tidak cepat menginformasikan mengenai kendala dan meminta update data, malah dijanjikan dipasang besok harinya. Sehingga terkesan calon pelanggan menunggu.

"Ini akan kita benahi kedepannya terkait dengan keluhan PWI kami akan melakukan pemasangan secepatnya kami tarik kabel, termasuk kami berharap agar rekan rekan media ikut mengedukasi pelanggan atau calon pelanggan kami untuk menggunakan indihome," ucapnya.

Sementara itu Sekretaris PWI Kaur, Julianto, S.I.Kom bersama dewan penasehat PWI Kaur Muhtadin, didampingi seksi kesejahteraan anggota M Fadli Abbas. Yang bertatap langsung dengan managemen Telkom mengaku sudah diterima dengan baik oleh managemen Telkom Plasa Bintuhan. Mereka berharap kedepannya Telkom dapat berbenah terutama dalam hal pelayanan sehingga konsumen tak merasa dirugikan.

"Kunjungan kami ke Telkom merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap Digitalisasi di Kabupaten Kaur, harapan kita nantinya jaringan Telkom ini terus berkembang, sebagai BUMN tentu programnya kita dukung namun juga perlu pelayanan yang baik kepada konsumen," ujar keduanya.

Mengenai kendala yang menimpa PWI terkait dengan jaringan internet, pihaknya sudah mendapat jawaban yang cukup memuaskan dari Telkom. Bahkan pihak manajemen siap berkalborasi saling mendukung dan memberikan infomasi untuk mengedukasi masyarakat. Artinya tentu dalam hal ini kedepan pelayanan yang baik bukan hanya diberikan kepada PWI saja, namun juga kepada seluruh pelanggan Telkom di Kabupaten Kaur.

"Tadi kita hadir di Telkom bersama dengan sekitar 20 jurnalis, selaian diskusi kita juga diminta membantu mengedukasi masyarakat terkait dengan internet," tutup ketigamya.

(Yayan)

Pwi

Sosial

standard

Gedung PWI Sulsel Disegel Paksa, PWI Pusat Turun Tangan

sepaham — Fri, 10 Jun 2022 13:07:30 +0000

Gedung PWI Sulsel Disegel Paksa, PWI Pusat Turun Tangan

sepaham Fri, 06/10/2022 - 15:07

Gedung PWI Sulsel Disegel Paksa, PWI Pusat Turun Tangan

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Ironis, rumah Pilar keempat Demokrasi Negara Republik Indonesia disegel paksa. Sumber informasi dari grup PWI Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Juni 2022, mengabarkan bahwa Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan akan mengawal kisruh gedung PWI Sulsel yang disegel secara paksa oleh Satpol PP. Hal ini dinilai sebagai tindakan yang mempermalukan organisasi wartawan tertua di Indonesia.

Hal ini tidak membuat diam wartawan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Yayan yang sudah tergabung sebagai Anggota Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kaur.

Menurut Yayan, perbuatan Satpol PP Sulsel adalah sebagai upaya yang telah mengebiri keterbukaan pers sebagai control sosial lebih-lebih pers sebagai pilar keempat Demokrasi, tegasnya (10/06/22).

Sambung Yayan, perbuatan Satpol PP Sulsel sangat disayangkan dan dapat saja merusak demokrasi bernegara.

Presiden mengapresisasi peran pers sebagai pilar demokrasi keempat. Khususnya dalam gelaran pemilihan umum presiden dan legislatif pada April 2019 yang lalu, Presiden Jokowi megatakan pers telah sukses mengawal gelaran demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum terumit di dunia.

"Pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif," kata Jokowi dalam sambutannya. Dikutib dari laman https://www.kemenkopmk.go.id/peran-besar-pers-sebagai-pilar-keempat-demokrasi.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menegaskan, mengusik keberadaan PWI di daerah sama saja dengan mengganggu organisasi PWI secara nasional. Apalagi PWI Sulsel punya dasar hak menempati gedung PWI Sulsel yang berada di Jalan AP Pettarani Nomor 31 Makassar.

Ditegaskannya, Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulsel yang memberikan hak pemanfaatan lahan dan gedung harusnya dihargai Pemprov, sebab SK tersebut belum dicabut sampai saat ini.

"Kami akan urus ini. PWI akan mencari jalan terbaik agar tidak ada tindakan merugikan PWI Sulsel. Kami akan komunikasikan ini dengan Kemendagri, ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya saat memimpin rapat khusus membahas masalah PWI Sulsel yang sudah menjadi keprihatinan dunia pers secara nasional di Ruang Rapat PWI Pusat, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Atal menegaskan, sesuai dengan pendalaman PWI Pusat atas masalah ini, terlihat ada upaya yang terkesan dipaksakan karena proses-proses yang berjalan antara PWI Sulsel, DPRD Sulsel, dan pihak Pemprov masih berjalan untuk mencari titik tengah yang tidak merugikan semua pihak.

"Harusnya kan bisa dengan cara-cara elegan. Kami terus terang prihatin dengan perlakuan Satpol PP atas gedung PWI Sulsel," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang mengatakan, langkah penyegelan jelas sebuah pelanggaran. Harusnya menurut Ilham, kalau ada anggapan PWI Sulsel melakukan pelanggaran, mestinya dibicarakan tersendiri. Tidak serta merta melarang kegiatan PWI Sulsel.

"Sekarang saya mau tegaskan, ini adalah persoalan PWI Pusat juga, kami akan ambil alih ini persoalan dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus PWI Sulsel," tegasnya.

Ilham Bintang juga mendesak pihak Pemprov melalui Satpol PP untuk segera meniadakan pagar kawat yang dipasang di depan Press Club PWI Sulsel. Alasannya, komunikasi akan sulit terbangun dengan baik, jika ada tindakan yang menggangu aktivitas PWI.

"Intinya cabut dulu pagar kawat duri itu, tidak enak sekali dilihat," imbuhnya.

Secara hukum, lanjut Ilham, SK Gubernur Sulsel perihal hak pemanfaatan dan penggunaan lahan dan gedung PWI Sulsel sudah cukup jelas.

"Ini masih belaku dan sah karena tidak pernah dicabut. Mari kita hargai ini. Soal ke depannya nanti dibicarakan bagaimana model kesepahamannya," kata Ilham.

Selain itu, Ilham Bintang menyebutkan PWI Pusat akan tetap berjuang agar PWI Sulsel bisa tetap menggunakan gedung di Jalan AP Pettarani sesuai peruntukannya. Tetapi apabila Pemprov berkeras harus diambil gedung itu, maka harus dibicarakan bagaimana taksasi penggantian atau kompensasi atas hak PWI.

"Ini tentu opsi-opsi yang bisa diambil nanti," urainya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum PWI Sulsel, Arman Sewang mengatakan, upaya duduk bersama sebenarnya sudah diupayakan PWI dengan melibatkan DPRD Sulsel.

"Karena ini produk DPRD yang ditindaklanjuti SK Gubernur Sulsel. Hasil pertemuan terakhir di DPRD Sulsel pada Kamis, 9 Juni juga sudah disepakati akan ada langkah-langkah duduk bersama mecari solusi atas masalah ini dalam waktu 30 hari kerja ke depan," jelas Arman.

Arman juga sangat mengapresiasi PWI Pusat yang menentukan sikap secara tegas akan membantu PWI Sulsel sebagi bagian dari PWI Pusat keluar dari masalah ini.

"Sekarang kami tunggu langkah-langkah PWI Pusat setelah memastikan akan turun tangan. Selain itu, komunikasi PWI Sulsel dengan Pemprov Sulsel tetap akan dilakukan," tutup Arman. Dilansir dari sumber grup PWI Bengkulu, 10/06/22.

(Yayan)

Pwi

Hukum & Kriminal

standard