Hearing

Kawal APBD-P TA 2022, FMOK Hearing dengan Komisi I DPRD Kaur

sepaham — Mon, 11 Jul 2022 11:33:46 +0000

Kawal APBD-P TA 2022, FMOK Hearing dengan Komisi I DPRD Kaur

sepaham Mon, 07/11/2022 - 13:33

Kawal APBD-P TA 2022, FMOK Hearing dengan Komisi I DPRD Kaur

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Senin (11/07/22) Puluhan Wartawan/i yang tergabung di Forum Media Online Kaur (FMOK) datangi Gedung DPRD Kabupaten Kaur. Kedatangan wartawan media online ini untuk menghadiri atas tanggapan permohonan hearing Forum Media Online Kaur (FMOK) perihal Biaya publikasi media online pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang belum merata teranggarkan.

Sehubungan moment APBD-P Tahun Anggaran 2022 yang sedang dalam pembahasan pada SKPD, Forum Media Online Kaur (FMOK), akan mengawal perubahan serta menyampaikan aspirasi yang ada kaitannya dengan biaya publikasi media online.

Hearing tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kaur, Deny Setiawan, SH. Turut serta hadir dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dengan FMOK, Anggota Komisi I DPRD Kaur, Rismadi, Desi, Irawan, Merza dan Syamsul. Sedangkan dari unsur eksekutif dihadiri langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur, Oky dan Kepala Dinas Kominfo Kaur, Jarnawi beserta Kepala Bidang Informasi, Apen.

Sementara dari Forum Media Online Kaur, dihadiri langsung seluruh Pimpinan/ Kabiro Kaur serta wartawan/ i yang tergabung dalam Forum Media Online Kaur (FMOK) kurang lebih berjumlah 79 Orang.

Dalam Galar rapat dengar pendapat berlangsung, seluruh Anggota Komisi I DPRD Kaur sependapat apa-apa yang disampaikan Forum Media Online Kaur terkait Biaya Publikasi Media Online pada SKPD baik pada APBD-P Tahun Anggaran 2022 serta di masa tahun 2023 akan mendatang, akan dikawal dan menjadi perhatian penuh. Karena media online sangat tinggi perannya dalam menyampaikan informasi dimmuka publik secara luas.

"Dari semua apa yang rekan-rekan media online sampaikan terkait biaya publikasi pada perubahan tahun ini, akan kita kawal untuk direalisasikan termasuk dimasa tahun akan mendatang. Karena media online sangat tinggi perannya dalam penyampaian informasi pembangunan di muka publik secara luas", sampai Pimpinan rapat dengar pendapat, Deny Setiawan, SH.

Sedangkan terkait Rancangan Perbup Kaur tentang Media yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kaur, Jarnawi, seluruh wartawan online Kaur akan dilibatkan dalam pembahasannya sebelum disahkan menjadi Perbup.

Disamping menyampaikan tentang Raperbup, Kepala Dinas Kominfo Kaur, Jarnawi, saat rapat berlangsung juga menyampaikan bahwa anggaran perubahan biaya publikasi media online sudah dimasukkan dalam usulan pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2022.

"Agar perubahan secara signifikan, Diperlukan Perbup untuk mengatur itu dan tentu kita akan melibatkan seluruh media online kaur dalam pembahasannya sebelum disahkan. Dan, pada bulan November 2022 kita akan lakukan previkasi faktual kepada perusahaan media online. Dan, dalam usul perubahan telah Kami masukkan penambahan Anggaran untuk media online ", Sampai Kepala Dinas Kominfo Kaur, Jarnawi saat rapat berlangsung.

Sementara itu Sekretaris Forum Media Online Kaur (FMOK), Yayan memberikan saran kepada Kominfo Kaur supaya dalam pembuatan Raperbup tentang Media agar melibatkan Forum Media Online Kaur. Agar Kabupaten Kaur tidak terjadi hal serupa atas Polimik Pergub Bengkulu No 31 yang sampai-sampai mencuat dimuka publik bahkan sampai kejang demonstrasi oleh awak media. Karena dianggap ada ketimpangan dalam peran media.

"Kami atas nama FMOK, berpesan kepada Kominfo Kaur agar dalam Raperbup nanti dapat dilibatkan langsung dalam pembahasannya. Bukankah sudah menjadi contoh dan riuh dimuka publik seperti Pergub Bengkulu No 31", jelas Yayan

Lanjut Yayan, aspirasi yang disampaikan supaya menjadi perhatian penuh bagi pejabat pemangku dan jangan terulang lagi.

"Bukankah pada tahun sebelumnya bahwa antara Pemda Kaur melalui Sekretaris Daerah atas tuntutan FMOK melalui hearing ke DPRD Kaur pada tahun 2021 bahwa Biaya jasa Publikasi Media Online sebesar Rp 1.200.000,- namun masih ada saja Kepala Dinas yang mencairkan Pembayaran Jasa publikasinya dibawah itu bahkan ada yang tidak menganggarkan. Oleh karena itu, melalui rapat ini kami berpesan untuk tidak diulangi", tegas Yayan saat rapat.

Tepat menjelang Waktu Ashar, rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kaur dengan FMOK yang langsung dihadiri pihak Eksekutif yakni Badan Keuangan Daerah dan Dinas Kominfo Kaur, Komisi I DPRD Kabupaten Kaur menyimpulkan hasil rapat yang dituangkan dalam risalah dengan Nomor : 094/44.b/B.I/ 2022, bahwa Komisi I DPRD Kaur sepakat merekomendasikan sebagai berikut :

1. evaluasi biaya media online untuk dinaikkan dalam APBD-P TA 2022.

2. Harus jelas dan transparan berimbang antara media online dan cetak.

3. Mengawal aspirasi FMOK Kabupaten Kaur sampai semua tuntutan dipenuhi oleh Pemda.

(Red)

Hearing

Pemerintahan

standard

Permohonan Hearing, FMOK Tunggu Balasan DPRD Kaur

sepaham — Mon, 04 Jul 2022 07:11:29 +0000

Permohonan Hearing, FMOK Tunggu Balasan DPRD Kaur

sepaham Mon, 07/04/2022 - 09:11

Permohonan Hearing, FMOK Tunggu Balasan DPRD Kaur

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Senin (04/07/22) Langkah Wartawan Media Online Kaur yang tergabung dalam Forum Media Online Kaur (FMOK), tidak main-main untuk melakukan Hearing dengan DPRD kabupaten kaur. Buktinya hari ini, keseriusan itu diperlihatkan dengan Surat Permohonan Hearing sudah disampaikan dan diterima Staf DpRD Kaur, Mira Sundari.

Salah satu Anggota Forum Media Online Kaur (FMOK), Bobi Inewsbengkulu.com membenarkan bahwa Surat Permohonan Hearing sudah disampaikan dan diterima Staf DPRD Kaur.

"Ya, Surat Permohonan Hearing dengan DPRD Kabupaten Kaur, sudah disampaikan yang langsung diterima oleh Staf DPRD Kaur, Mira Sundari", terang Bobi (04/07/22)

Sedangkan Sekretaris Forum Media Online Kaur (FMOK), Yayan yang merupakan wartawan media online kaurpusaka.com dan juga bergerak di Ormas DPV LSM Lippan Jaya Kabupaten Kaur mengatakan akan menunggu balasan dari perpanjangan rakyat, yang maksudnya DPRD Kaur.

"Sesuai perintah kepada salah satu rekan kami Media Online Kaur untuk menyampaikan Surat Permohonan Hearing ke DPRD Kaur beserta tembusannya. Alhamdulillah sudah disampaikan dan diterima. Sehingga kita tunggu respon dari wakil rakyat kita", tegas Yayan (04/07/22)

Lanjut Yayan, Hearing ini bertujuan untuk mengawal perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2022, terkhusus yang ada kaitannya dengan media online di Kaur. Seterusnya menyampaikan aspirasi yang dianggap perlu demi kemajuan Kabupaten Kaur sehingga dapat merealisasikan program Bupati Kaur, H. Lismidianto, SH., MH., yakni BERSERI, tutupnya.

(Yayan)

Hearing

Pemerintahan

standard

Hearing Koomisi II DPRD Kaur, Setujui Hibah ke Kemenag Kaur

sepaham — Mon, 21 Mar 2022 10:40:56 +0000

Hearing Koomisi II DPRD Kaur, Setujui Hibah ke Kemenag Kaur

sepaham Mon, 03/21/2022 - 11:40

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Senin (21/03/22) bertempat di ruang Rapat Komisi II DPRD Kaur telah dilaksanakan Hearing Komisi II DPRD Kaur tentang Persetujuan Hibah dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Kaur.

Heraing tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPRD Kaur, Irwan Toher, Burman dan Baswedan. Sementara Pihak Pemerintah Kabupaten Kaur dihadiri oleh Kabag Rapat, Mustafa, SH., Kabag Hukum, Dasrul Imran, SH., MH., Kasi Aset, Syarifah Agustina, Kabag Pemerintahan, Bambang Trio Irawan. sedangkan Pihak Kemenang dihadiri oleh Kasi PHU, Bujang Ruslan.

Hasil dengar pendapat ini, bahwa Komisi II DPRD Kaur menyetujui Hibah dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur berupa tanah yang kegunaannya untuk Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT)

Pihak Pemerintah Kabupaten Kaur telah membentuk Tim Penghapusan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. hal ini disampaikan Kasi Aset, Syarifah Agustina, saat rapat dengar pendapat berlangsung.

"Kami telah membuat Tim Penghapusan Aset, tahap-tahap penghapusan sudah kami laksanakan sesuai dengan aturan dari Kemendagri", Ujarnya.

sementara itu perwakilan dari Kemenang Kaur Kasi PHU, Bujang Ruslan mengatakan, bahwa hasil koodinasi secara lisan telah disepakati bersama untuk menghibahkan tanah dan telah kami sampaikan secara tertulis, sampainya saat rapat berlangsung.

(Yayan)

Hearing

Pemerintahan

standard

Pemda Kaur Bersama Pemdes Kecamatan Kaur Selatan, Hearing Sampah dan Hewan Ternak.

sepaham — Wed, 19 Jan 2022 11:02:38 +0000

Pemda Kaur Bersama Pemdes Kecamatan Kaur Selatan, Hearing Sampah dan Hewan Ternak.

sepaham Wed, 01/19/2022 - 12:02

Pemda Kaur Bersama Pemdes Kecamatan Kaur Selatan, Hearing Sampah dan Hewan Ternak.

kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Rabu (19/01/22) Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur bersama Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Kaur Selatan melakukan hearing di Aula Kantor Camat Kaur Selatan terkait permasalahan hewan ternak dan sampah. kegiatan ini langsung dihadiri Wakil Bupati Kaur H. Herlian Mukhrim, ST., Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Ersan Syafiri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Pemerintahan Desa Yanto, Kepala Kantor Urusan Agama Marpen Sori, Babinsa, Babinkhantibmas, Pendamping Desa Tingkat Kabupaten Kaur, dan kepala desa di wilayah kecamatan Kaur Selatan.

hearing ini dilakukan atas banyaknya keluhan yang dirasakan dikalangan masyarakat khususnya di kota Bintuhan terkait hewan ternak yang masih berkeliaran dan pembuangan sampah yang masih sembarangan. Sehingga untuk menyikapi permasalahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur bersama-sama Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Kaur Selatan melakukan dengar pendapat mencari solusi pemecahan masalah tersebut.

Dalam arahanya Wakil Bupati Kaur Herlian Mukhrim, menyampaikan kepada Instansi terkait dan Pemerintahan Desa untuk membuat regulasi atau peraturan desa tentang hewan ternak dan sampah, namun harus melihat ketentuan yang lebih tinggi agar tidak bertentang, ujar Wakil Bupati Kaur Herlian Mukhrim, ST. (19/01/22)

sementara itu kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa Yanto, untuk sampah silahkan dibuat peraturan desa karena ini salah satu program penggunaan dana desa melalui padat karya tunai, jadi bisa dianggarkan, kata kepala bidang pemerintahan desa Yanto, (19/01/22).

sedangkan Pendamping Desa tingkat Kabupaten Kaur Suryadi, memperingatkan kepada desa yang baru saja dilantik pada tanggal 17 Januari 2022 kemarin, sejak dilantik selambat-lambatnya tiga bulan, wajib menyelesaikan RPJMDes, singkat dalam penyampaianya. (19/01/22)

permasalahan yang nampak terkait sampah, yang beberapakali sudah masuk dalam pemberitaan dan sudah dilakukan penertiban oleh Dinas LUngkungan Hidup Kabuppaten Kaur khususnya di desa jembatan dua tepatnya di dekat Kantor ULP PLN Bintuhan, memang betul bahwa sampah di pinggir jalan desa jembatan dua nampak berserakan atau kumuh. ini menadi beban bagi kepala desa terpilih yang sudah dilantik pada tanggal 17 Januari 2022 yakni Saudara Asep Rianto.

dalam penyampaiannya Kepala desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Asep Rianto, menyampaikan bahwa dalam pemerintahannya akan bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten kaur untuk mewujudkan visi misinya yakni kabupaten berseri. ini perlu didukung oleh masyarakat baik masyarakat desa Jembatan Dua dan Desa Tetangga. dan tidak hanya dukungan dilapisan masyarakat saja, melainkan dukungan Pemerintah Daerah ksusnya Dinas PMD, terkait regulasi yang harus dibentuk. selanjutnya dukungan dari desa tentangga untuk menyampaikan kepada warganya agar tidak membuang sampah sembarangan, sampai kepala Desa Jembatan Dua Asep rianto (19/01/22)

lanjut kepala desa jembatan dua Asep rianto, jangan seperti banjir kiriman. maksudnya sampah yang menumpuk atau berserakan di dekat PLN Bintuhan, bukan warganya yang membuang tetapi ada oknum warga lain yang berlalu membuang sampah, tutup Asep.

(yayan)

Hearing

sampah

hewan

Sosial

standard

Kesimpulan Komisi III DPRD Kaur Terkait Hasil Hearing Dengan PLN.

sepaham — Mon, 17 Jan 2022 10:48:30 +0000

Kesimpulan Komisi III DPRD Kaur Terkait Hasil Hearing Dengan PLN.

sepaham Mon, 01/17/2022 - 11:48

Kaurpusaka.com I Bengkulu, Kaur- Senin (17/01/22) Polimik seringnya mati listrik di Wilayah pemerintah kabupaten kaur, DPRD lakukan Hearing Dengan PLN Bintuhan. Hearing ini dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Kaur.

Dari pantauan awak media, Hearing tersebut langsung dihadiri pihak manajemen PLN Bintuhan.

Dalam kesimpulan Hearing, komisi III DPRD Kabupaten Kaur memberikan rekomendasi pertama pergantian pihak ketiga kepengurusan pemeliharaan PLN di wilayah kabupaten kaur, kedua penambahan personil dan dilakukan secara rutin di kantor jaga, dan yang ketiga pihak PLN Bintuhan ketika ada pemadaman listrik berikan alasan secara jelas serta beritahukan juga jangka waktu pemadaman listrik kepada masyarakat.

(Yayan)

Hearing

DPRD

PLN

Politik

standard