Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2021 Kabupaten KAUR
Kaurpusaka.com | Bengkulu, Kaur-
Padang Kempas kaur, Rapat paripurna di gedung DPRD kabupaten kaur tentang Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2021,dan pemerintah daerah Kaur menargetkan pendapatan mencapai Rp 909 miliar dan acara di buka oleh ketua DPRD Diana Tulani pada pukul 13.00 WIB
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati-wakil Bupati ,ketua DPRD-seluruh anggota DPRD , Staf ahli, seluruh OPD ,seluruh Camat kab.kaur, FKPD, dan media online
Senin 27/9/2021
Usai dibuka Pimpinan Dewan, bupati kaur dipersilahkan menyampaikan laporan nota keuangan. Dihadapan peserta rapat,Dalam Penyampaian Bupati Kaur, H. Lismidianto, SH, MH optimis mencapai target di beberapa sumber pendapatan yang dapat dikelolah dengan maksimal, misalnya PAD, trsanfer Pusat, transfer Daerah dan pendapatan lainnya .
Menurutnya, agenda ini merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten DPRD kaur terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Kaur
Dan untuk semua OPD dapat berkerja lebih maksimal lagi dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing melaksanakan dan merealisasikan anggaran khususnya PAD.
Di sisi lain Adapun pandangan Fraksi di DPRD Kaur telah menyampaikan pandangannya terhadap RAPBD-P . Hasil yang disampaikan Bupati Kaur, H. Lismidianto, SH, MH dalam paripurna pembacaan nota keuangan RAPBD-P Tahun 2021.
Pandangan dari Fraksi Partai PDI Perjuagan menyampaikan terimakasih kepada Pemda Kaur yang telah berjuang keras dalam penyusunan RAPBD-P dan berjalan dengan maksimal dan Fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi rencana yang akan dititik beratkan pada bidang peningkatan sumber daya manusia, penanganan dan pengendalian Covid-19, pembangunan sarana dan prasarana serta bidang sosial.
Lanjut Fraksi PDI Perjuangan juga mengutarakan ke Pemerintahan Kabupaten Kaur supaya lebih serius menyikapi keluhan masyarakat, misalnya tentang hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Sebab hewan ternak juga kerap menjadi akar konflik karena merusak tanaman petani dan membahayakan pengendara.
Sedangkan dari fraksi Se’ase seijean juga mengapresiasi atas keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mampu menarik (PAD) dari sektor pajak tambak udang yang sudah beroperasi , sehingga dari dinas kelautan dan perikanan saat ini telah bisa mengumpulkan pajak tambak udang sebesar Rp 658 juta , masuk pada Kasda.
Acara ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan apapun dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah di himbaukan oleh pemerintah daerah kaur.
Hendry
